Kontradiksi dalam Kesejahteraan Umum

July 21st, 201210:40 am @

0


Kontradiksi dalam Kesejahteraan Umum

Saat sejumlah tokoh muda indonesiaberkumpul dan merumuskan Sumpah Pemuda,mereka tentu punya imajinasi akan diri dan bangsanya dimasa yang akan datang. Sebuah cita –cita tentang Indonesia.

Ada nilai kebebasan dan keadilan dalam ikhtiar itu.Ketika semua menjadi satu,tak ada lagi logika mayoritas-minoritas: yang ada hanya nilai kesetaraan. Salah satu ikrar pada 28 Oktober 1928 adalah menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Bahasa adalah representasi mental. Jika apa yang di pikirkan sama dengan yang di ucapkan,dan apa yang di ucapkan sama dengan apa yang di lakukan, maka disana ada kohenresi. Koherensi ini penting karena sesuatu jadi mudah di pahami, terarah,dan selaras. Jika terjadi sebaliknya,muncul ambiguitas,lalu kehilangan arah,dan lama kelamaan inkosistensi akan menghancurkan diri sendiri.

Dalam mewujudkan cita-cita bangsa,nilai-nilai prisinpil yang ditetapkan sebagai konsensus bersama,dan terluang dalam konstitusi dasar negara,seharusnya jadi roh yang menggerakkan kebijakan pemerintah dalam memajukan kesejahteraan umum.

Kebijakan yang Paradoks

Adalah tugas dan tanggung jawab negara menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menentukan kebijakan paling tepat untuk mencapai tujuannya. Sayangya, dalam praktik memodernisasi ekonomi Indonesia, sejumlah kebijakan memiliki kontradiksi dengan tujuan yang di harapkan.

Pertama,terus-menerus dituntut menyediakan pelayanan publik yang baik dan meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat. Paradoksnya,negara diminta melepaskan penguasaan sumber daya ekonomi kepada sektor privat.

Negara tak akan mampu mengadakan jalan,pelabuhan,angkutan umum,layanan kesehatan,pendidikan,lapangan pekerjaan, irigasi,kartu kredit,perumahan,dan lain-lain jika ia tidak memiliki kekuatan ekonomi.Itu sebabnya,dengan cerdas konstitusi mengatur bahwa sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak,sumber daya alam,sektor lain yang bersifat strategis yang dikuasai oleh negara.

Akan tetapi,kesalahan memetekan persoalan membuat pemerintah memilih privatisasi sebagai upaya menyehatkan dan mengefisiensikan bahan-bahan usaha milik negara.Tidak heran jika negara tertatih-tatih meneyediakan jaminan nasional dan menyantuni pelayanan publik karena ia kian di jauhkan dari penguasaan sumber daya ekonomi.

Kedua,kunci sistem kapitalisme adalah pada hak kepemilikan.Penguasaan aset sama dengan pemusatan ekonomi.Siapa yang memiliki aset dialah yang mendapatkan manfaat terbesar dari sistem tersebut.Pardoks dari kebijakan pemerataan pembangunan Orde Baru adalah menciptakan konglomerasi dan praktik monopolistis/kartel.Akumulasi ekonomi yang di kerjakan pelaku ekonomi yang dipelihara negara tersebut diharapkan akan menetes ke bawah.

Walhasil,ada sebuah era ketika aset 300 orang terkaya di Indonesia setara 60 persen APBN.Tidak heran jika pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak dirasakan masyarakat luas.

Belum tuntas dengan ketimpangan tersebut,pemerintah memilih kebijakan liberisasi keuangan dan perdangan tanpa terlebih dahulu menyiapkan suatu pasar yang adil.Sekarang diperkirakan 40 orang terkaya di Indonesia setara kekayaan 60 juta penduduk paling miskin,dan penguasaan asing terhadap sumber daya alam hampir mencapai 80 persen.

Pada 2010,rasio gini di Indonesia 0,38 nilai kesenjangan tertinggi bahkan dibandingkan pada masa Orde Baru.Sebuah paradoks ketika liberisasi yang diharapkan menjadi instrumen penyetara kemakmuran justru jadi jembatan ketimpangan.

Ketiga,negara diminta melepaskan penguasaan atas sumber daya ekonomi kepada sektor privat lewat deregulasi.Konsep dibalik itu adalah agar mekanisme pasar bekerja optimal.

Absurdnya,ketika sejumlah korporasi bangkrut,pemerintah diminta pertolonganya karena pasar tak punya mekanisme untuk menyelamatkan mereka yang kolaps,Negara diminta menalangi kerugian yang sangat mungkin diakibatkan oleh salah kelola korporasi.Ini secara tidak langsung masyarakat turut membantu karena smber pendanaan negara berasal dari pajak.

Keempat,secara bertahap,mondernisasi ekonomi Indonesia diharapkan bertransformasi dari ekonomi pertanian ketahap industri dan jasa.Namun,seperti halnya proses liberisasi,transformasi ekonomi melangkah diatas kesalahan yang kasatmata:pendidikan dan dan ketermpilan tenaga kerja keropos,dan praktik mafia ekonomiterus berjalan.

Akibatnya,ketika sektor ekonomi bergeser,tidak demikian dengan tenaga kerjanya.Jumlah tenaga kerja yang tidak terserap ke sektor formal menjadi tinggi karena kurangnya keterampilan untuk masuk kesektor jasa dan industri.

Menyelesaikan Kontradiksi    

Jika dulu jargonya politik adalah panglima, maka sekarang logika ekonomi yang merasuk ke dalam berbagai aspek kehidupan.Transaksi pasar kini bekerja dalam ranah politik. Dalam politik transaksional, pembayar tertinggi berhak mendapatkan barang/jasa yang ditawarkan.

Pragmatisme pun semakin menguat dalam masyarakat. Partisipasi politik yang dulu bersifat orisinal dan murni dorongan idealisme sekarang berganti bermotif ekonomi. Ketika elite memegang peranan dalam demokratis.Secara perlahan,modal sosial terkikis.Tidak ada kepercayaan kepada elite dan individualitas yang meningkat di level horizontal.

Akhirnya,dari keseluruhan proses di atas,yang tersisa hanya kaum pemodal yang terus berjaya mengakumulasi kekayaan melalui pasar bebas dan demokrasi yang telah diijon dengan uang. Pemerintah,masyarakat,dalam bisnis seharusnya berada dalam posisi setara dalam suatu sistem ekonomi dan demokrasi politik. Bukan terpusat pada salah satunya saja.

Demokrasi menyangkut sistem dan etos.Sistem demokrasi sudah ada di Indonesia,tapi etosnya masih feodal partenalistis.Semua permasalahan diatas bermula dari keputusan para elite.Bibir para elite mengatakan demokrasi,tapi kebijakan kebijakan mereka menjauh dari ikhtiar memajukan kesejahteraan umum.Alhasil,yang perlu diterpi di Indonesia kini adalah kepemimpinan.

Reimajinasi Indonesia merupakan upaya mendamaikan demokrasi politik dan keadilan ekonomi.Pengelolaan negara perlu diganti dengan konsesi-konsesi yang tidak saling menegasikan.Realitasnya kekuatan modal mendominasi politik tidak terjadi di Indonesia saja,juga negara-negara yang demokrasinya sudah mapan.

Jadi,rantai permasalahan diatas hanya dapat diurai jika ada kepemimpinan yang berintegritas,yang mampu berjarak dengan kekuatan modal.  Adakah?

(Litbang Kompas, November 2011)