Melikuidasi Daerah Bangkrut.

May 21st, 201212:22 am @

0


Melikuidasi Daerah Bangkrut.

Kementrian Dalam Negeri siap bertindak untuk melikuidasi daerah-daerah yang terancam bangkrut.

Kemendagri memang telah mengumumkan daerah-daerah yang dianggap kolaps. Paradoks-nya DPR justru menyodorkan 19 RUU tentang pembentukan daerah baru baru, padahal pemerintah menyatakan moratorium pemekaran baru hingga akhir 2012.

Menurut Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), terdapat 291 kabupaten/kota dengan porsi belanja pegawai dalam APBD lebih dari 50 persen. Jumlah ini meningkat 135 persen dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 124 daerah. Lebih ironis lagi, 11 diantaranya menghabiskan belanja pegawai lebih dari 70% (Kompas, 11/4). Akibatnya sejumlah daerah krisis keuangan dan beberapa lainnya terancam kolaps karena tak memiliki anggaran.

Sebelumnya, evaluasi yang dilakukan pemerintah terhadap daerah otonomi baru (DOB) juga menunjukkan: 80 persen berkinerja buruk dan tidak mampu menghimpun pendapatan asli daerah. Beberapa DOB bahkan dinilai gagal. Daerah-daerah itu hanya sibuk membentuk pemerintahan dan belanja peralatan, tetapi mengabaikan peningkatan pelayanan masyarakat.

Sasaran Tak Tercapai

Tampak jelas bahwa sasaran final otonomi daerah berupa peningkatan pelayanan masyarakat tak terpenuhi. Makna penting dibalik itu adalah telah terjadi deficit dalam memaknai otonomi daerah. Desentralisasi telah salah arah. Otonomi diartikan sebagai pemekaran semata tanpa mempertimbangkan kelayakan ekonomi ataupun kewilayahan.

Demokrasi memang harus berkaitan dengan alokasi dan distribusi sumber-sumber ekonomi secara adil. Ia harus pula berkorelasi dengan partumbuhan ekonomi, pemerataan dan kesejahteraan karena demokrasi bukan sekedar pemberian kesempatan yang sama(equal opportunities). Dalam konteks ekonomi, demokrasi bukan sekedar memekarkan daerah.

Parameter paling sederhana untuk mengukur keberhasilan DOB adalah tingkat kesejahteraan masyarakat dan pemenuhan pelayanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur jalan, air bersih, listrik dan meningkatnya daya saing ekonomi. Karena itu, adalah terlalu sederhana melihat keberhasilan otonomi daerah dengan parameter sebatas tertib procedural. Apalagi hanya artifisial dari elemen-elemen kriteria desentralisasi berdasar sisi konsep, kebijakan maupun implementasi.

Adanya keyakinan seperti dikemukakan Brian C Smith (1998) bahwa demokrasi ditingkat lokal merupakan fondasi penting dan prasyarat bagi bangunan ditingkat nasional, tentu sepenuhnya kita sepakati. Seperti pernah dikatakan Larry Diamond (1999), pemerintah daerah memang berperan penting mempercepat vitalitas demokrasi.

Namun, sudahkan perjalanan otonomi menyeimbangkan bobot neraca pemenuhan prosedur otonomi dengan terciptanya kesejahteraan, keadilan dan pelayanan public yang lebih baik sebagai tujuan akhir? Ataukah sekedar penyerahan wewenang pemerintahan pusat ke daerah?

Otonomi daerah selama lebih dari 10 tahun ternyata sering mengalami deficit serta penuh paradoks dan anomali dalam kebijakan ataupun implementasi. Sebutlah nihilnya aspek kesejahteraan sebagai parameter dan keluaran final otonomi, maraknya kasus korupsi setelah otonomi daerah diberlakukan, serta banyaknya Perda yang tidak kondusif. Juga kecenderungan pemerintah daerah menggunakan “segala cara” untuk menggenjot pendapatan asli daerah.

Sebaliknya, perubahan pelayanan public tidak signifikan, oligarki elite politik di tingkat lokal tumbuh subur dan komitmen elite daerah dalam mewujudkan kesejahteraan rendah. Inilah bukti melencengnya arah desentralisasi dan defisitnya makna otonomi daerah.

Dalam 10 tahun pelaksanaan otonomi daerah, banyak kelemahan dari sisi kebijakan atau pun implementasi yang harus dikoreksi secara seksama, antara lain aspek kelembagaan dan akuntabilitas DPRD. Minimnya ruang partisipasi public dalam mengontrol kebijakan dan sedikitnya kebijakan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat juga harus dikoreksi.

Berbagai paradoks, anomaly dan defisitnya pelaksanaan otonomi daerah seperti itu jelas menunjukkan telah terjadinya sebuah diskoneksi demokrasi (disconnected democracy) dan desentralisasi dalam kerangka otonomi daerah. Diskoneksi terjadi ketika kesejahteraan masyarakat disatu sisi dan di sisi lain hiruk pikuk politik beserta elite-elite yang menjadi actor dalam era otonomi daerah berjalan sendiri-sendiri.

Muara Kemakmuran

Karena itu, penting ditegaskan keluaran dari semua kebijakan otonomi daerah adalah bermuara pada kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Regulasi apapun yang diproduksi-terkait dengan kebijakan dan implementasi-harus mampu melahirkan format terbaik pada masa depan.

Kebijakan pemekaran ketika tidak memberikan manfaat nyata terhadap masyarakat dan hanya mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu harus dihentikan. Disinilah pentingnya meluruskan kembali arah desentralisasi. Pemerintah harus mengambil sikap terhadap daerah-daerah yang mengalami krisis keuangan daerah. Pada saat bersamaan, DPR juga harus mendukung kebijakan moratorium sebagaimana yang telah disepekati bersama.

Achmad Maulani (Staf Ahli DPR)