Seribu Kapal (Impian) Nelayan

December 28th, 20122:01 am @

0


Seribu Kapal (Impian) Nelayan

Pemerintah lewat Kementrian Kelautan dan Perikanan akhirnya merevisi program bantuan seribu kapal untuk nelayan senilai Rp 1,5 triliun yang digulirkan 2010-2014.

Dari 600 kapal hibah sudah diterima kelompok nelayan, hanya sebagian kecil yang beroperasi penuh. Sebagian besar kelompok nelayan tak punya modal, kesulitan alat bantu penangkapan, menghadapi masalah menyusutnya sumber daya ikan, dan terbatasnya kemampuan nelayan melaut hingga sekitar 370 kilometer.

Sebagai ilustrasi, nelayan Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menyerahkan pengoprasian kapal bantuan presiden kepada pengusaha kapal ikan di Tamperan, Pacitan, Jawa Timur, karena tidak mampu membiayai perawatan kapal dan modal melaut. Nelayan Tulungagung sejak menerima kapal hibah setahun lalu, karena kesulitan alat tangkap berupa rumpon serta modal hanya sebatas melakukan sea trial. Empat kapal hibah untuk Kelompok Usaha Bersama Mitra Usaha, Green fish, dan Mina Kraya pun mengalami musibah. Mesinnya terbakar disambar petir secara bersamaan.

Hal ini mengingatkan saya pada peristiwa tahun 2005. Kapal hibah berbobot mati 20 ton dari presiden untuk kelompok nelayan Mina Upadi di Dusun Wawaran, Desa Sidomulyo, Kecamatan Kebonagung, terpaksa dijual karena tidak sanggup membiayai. Kegagalan kapal hibah untuk nelayan di Pacitan itu sayangnya tidak pernah dievaluasi agar supaya program kapal hibah selanjutnya bermanfaat dan tepat sasaran.

Retrukturisasi kapal

Program rektrukturisasi kapal ikan menjadi salah satu program Pemerintah lewat Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) pasca-100 dari Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Perahu kecil secara bertahap diganti kapal motor 30-50 ton. Seribu kapal nelayan diprioritaskan untuk nelayan di pantai utara dan selatan Jawa. Sementara Jawa Timur dipilih merestruktur 13.000 lebih kapal hingga 2014.

Umumnya nelayan kecil memang tidak bisa mengoprasikan kapal besar. Semua perlu waktu sebab merubah kebiasaan berbeda dengan membalik tangan. Maka, keinginan pemerintah selama satu dasawarsa untuk mengubah nasib nelayan pantai utara dan selatan Pulau Jawa belum menunjukkan hasil yang diharapkan.

Kspsl hibsh menggunakan marine engine menjadi salah satu kendala bagi nelayan yang selama ini terbiasa mesin asal negara China yang mudah dioperasikan dan dirawat. Kapal dilengkapi fish finder, radio komunikasi, dan cold strorage yang ideal untuk kapal dan nelayan semimodern, sedangkan mayoritas nelayan di Jawa adalah nelayan tradisional.

Jika kapal dapat dioperasikan maksimal, pendapatan nelayan meningkat. Selama 7 hari melaut diasumsikan dapat menjaring 20 ton ikan sebagi jenis seperti, cakalang, layur, tuna, tenggiri atau kakap senilai Rp 200 juta, sedangkan pengeluaran untuk biaya solar, pengadaan bekal melaut, pembelian balok es dan air bersih sebesar Rp 75 juta.

Bukan hanya kapal, pelabuhan skala besar dan kecil dilengkapi tempat pelelangan ikan (TPI) juga dibangun. Harapnnya produktivitas dan penghasilan nelayan meningkat.

Namun, hal itu tak diikuti pembenahan manajemen pelelangan ikan yang dikuasai pengambek, pedagang, remtenir, dan juragan perahu. Ikan hasil tangkapan ikan dibeli denga harga murah. Koperasi nelayan penyelenggara lelang umumnya kesulitan modal.

Siapkan untuk berubah

Pengadaan kapal sebaiknya tak hanya dihitung dari segi prokdutivitas, tetapi perlu diiringi upaya menyiapkan nelayan tradisional unutk bisa menjadi nelayan semimodern. Nelayan pantura mencari ikan diperairan dengan gelombang relatif kecil dan tidak bisa begitu saja dialihkan ke samudra dengan gelombang besar.

Jawa Timur mempunyai pengalaman pahit soal ini. Relokasi nelayan pantura ke pesisir selatan tahun 2003 gagal. Dari 114 nelayan pantura yang direlokasikan ke Sendagngbiru, Kabupaten Malang, hanya satu yang beradptasi menjadi nelayan samudra. Demikian pula peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang difasilitasi pemerintah belum banyak mencerdaskan nelayan. Semua butuh waktu.

Kita mampu mengadakan kapal hibah, tetapi lupa membangun SDM nelayan. Seperti yang terjadi selama ini, kita memberi hadiah pelabuhan perikanan yang besar, tetapi tidak berfungsi karena nelayan tidak diajaribagaimana cara melelang ikan dan menjalankan usaha koperasi.

Di TPI, pemerintah tak mempunyai wibawa, seabrek perarturan di pelabuhan perikanan tidak jalan. Peraturan daerah lelang hanya menjadi gengsi daerah, implementasinya tidak ada. TPI hanya menjadi tempat penimbangan ikan.

Program Peningkatan Kesejahteraan Nelayan (PKN) menggulirkan sejumlah bantuan (hibah), seperti bantuan perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan UKMK, dan program murah untu 7,87 juta masyarakat miskin di pesisir, di ragunakan evektifitasnya karena nelayan menjadi obyek.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir yang pernah diberikan nasibnya sama. Dana bergulir yang diterima kelompok nelayan tidak bisa dimanfaatkan karena jumlah yang diterima terlalu kecil dan komersial.

OKI LUKITO, Ketua Forum Masyarakat kelautan dan perikanan; Pengurus Dewan Kelautan Jawa Timur

(Kompas, 2012)