Sulit Mengangkat Daerah Tertinggal

July 26th, 20127:19 am @

0


Sulit Mengangkat Daerah Tertinggal

Dana Yang Ditransfer Tidak Cukup

Dana pertimbangan atau transfer dari pusat ke daerah tidak mampu sendirian mengangkat daerah miskin atau tertinggal. Sinergi antara beberapa pemangku kepentingan untuk menjalankan program yang benar-benar terpadu dan berpihak mutlak di perlukan.

Direktur Jendral Perimbangan Keuangan, Kementrian Keuangan Marwanto Harjowiryono, menjawab pertanyaan Kompas di Jakarta, senin (2/7), menyatakan, pemerintah pada prinsipnya terus berupaya memperhatikan daerah tertinggal melalui peningkatan dana perimbangan. Namun, untuk menurunkan sejumlah besar daerah tertinggal dalam kurun waktu tertentu sulit dilakukan jika semata hanya mengandalkan dana transfer.

“Kebijakan transfer hanya satu dari beberapa kebijakan yang lain. Jadi, harus ada sinergi. Kebijakan transfer secara individu akan sulit sekali menurunkan jumlah daerah tertinggal. Ini harus menjadi kebijakan bersama, tidak saja kebijakan pusat, tetapi juga daerah,” kata Marwanto seusai rapat tim perumus badan anggaran dewan perwakilan rakyat (Banggar DPR) tentang kebijakan ternsfer kedaerah dalam rangka pembicaraan pendahuluan anggaran pendapatan dan belanja negara 2013.

Wakil ketua Banggar DPR Tamsil Linrung menyatakan, legislatif meminta pemerintah untuk menekan jumlah daerah tertinggal setiap tahunnya. Selama ini, jumlahnya tetap, yakni 183 daerah. “Kami minta tahun 2014 daerah tertinggal sekurang-kurangnya  berkurang 50 daerah, jadi tinggal 130-an ,” kata Tamsil.

Tidak Cukup

Pekan lalu, ketua asosiasi kabupaten tertinggal seluruh indonesia(askati) Mulyadi Jayabaya berpendapat, kesenjangan antara daerah tertinggal ddan daerah kaya terus berlangsung. Dana transfer lewat dana alokasi  umum (DAU) dan dana alokasi Khusus (DAK) tidak cukup. Buktinya, daerah miskin tetap miskin daerah kaya makin kaya. “butuh formula baru Khusus,” kata Mulyadi.

Menanggapi aspirasi itu, Marwanto mengatakan, Undang-undang nomor 33 tahun 2004 soal perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah hanya mengenal tiga peranti, yakni DAK, DAU, dan dana bagi hasil. Selama ini, pemerintah lewat DAK dan DAU telah memberikan perlakuan khusus kepada daerah tertinggal.

“Dalam DAU sudah ada formula-formula yang berpihak kepada daerah tertinggal. Contohnya, variabel indeks pembangunan manusia. Artinya, daerah-daerah dengan indeks pembangunan manusia rendah akan mendapatkan potensi alokasi yang lebih besar ,” ujar Marwanto.

Adapun dalam DAK, kata Marwanto, ada alokasi khusus infrastruktur untuk daerah tertinggal. Tantangannya adalah menambah plafon dan ini bergantung pada penerimaan negara.

Formula lain dalam DAK, misalnya ada indeks kewilayahan. Artinya, daerah tertinggal, pesisir, kepulauan, rawan bencana, dan perbatasan mendapatkan alokasi yang lebih besar.

Dari data Askati, ada 57,4 juta penduduk dan 183 kabupaten tertinggal atau sekitar 25% total penduduk indonesia. Dari 72.856 desa di Indonesia , 32.097 desa di antaranya atau 44% termasuk tertinggal.

Presentase DAK terus menurun. Tahun 2005, sebesar 54,19% DAK  dialokasikan untuk daerah tertinggal. Tahun 2011 hanya 37,27% . (Kompas)